Artikel ini telah dibaca 4524 kali. Terima kasih.

Indeks Korupsi Partai 2002-2014 KPK WATCH
Indeks Korupsi Partai 2002-2014 KPK WATCH

mumpung masih di awal masa jabatan anggota dpr pusat yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya pada tanggal 1 oktober 2014 .  harapan terbesar bagi masyarakat adalah agar anggota dpr 2014-2019 ini betul-betul menjadi wakil rakyat yang bekerja  betul-betul untuk rakyat. dan yang terutama tidak ada satu pun dari anggota dpr ini yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya pada periode 2002-2014.

menurut data dari KPK WATCH, selama tahun 2002-2014 (maret), telah terjadi tindak pindana korupsi yang dilakukan oleh anggota dpr sebanyak 464 kasus, dengan indeks korupsi partai (IKP) tertinggi sebesar 10.7 (PDIP) dan terendah 0.4 (PKS).  IKP dihitung berdasarkan jumlah kasus korupsi dibagi dengan 1 juta pemilih. partai-partai yang meiliki nilai IKP diatas 1.5 harus  benar-benar mengawasi aktifitas anggota dewannya dengan ketat.

harapan untuk memiliki anggota dewan yang betul-betul jujur dan profesional agak sulit diharapkan. karena hasil pemilu legislatif 2014 yang baru lalu, partai-partai dengan IKP tinggi masih “diminati” oleh masyarakat kita.  anggota dpr dari partai-partai dengan IKP tinggi masih banyak dipilih oleh masyarakat kita.  entah kenapa… apakah ini disebabkan karena faktor ketidaktahuan, ketidakpedulian, adanya imbalan-imbalan bila memilih, atau faktor lainnya.

dan terbukti, 48 anggota dpr terpilih periode 2014-2019 (dari seluruh partai peserta pemilu minus PKS) telah dinyatakan terlibat tindak pidana korupsi. keinginan untuk meng-NOL-kan IKP sudah tidak dapat tercapai. namun setidaknya kita mengharapkan IKP masing-masing partai pada periode 2014-2019 ini turun semua hingga nilai yang terendah. khususnya partai-partai yang memiliki IKP tinggi di atas 1.5.

kalau mengacu data kpk watch di atas,  ada baiknya partai2 yg nilai IKPnya tinggi melakukan studi banding ke partai yg nilai IKPnya rendah utk mengetahui bagaiamana proses edukasi dan seleksi atau hal2 lain yg terkait. atau partai menyewa konsultan independen utk melakukan seleksi caleg2nya d tingkat daerah atau pun pusat.

perbaikan utama partai adalah menyeleksi caleg yg baik dan benar. parameter seleksi harus betul2 baik dan benar. khususnya komitmen thd kejujuran dan keprofesionalan. kalau dua hal ini bisa diukur insyaallah caleg2 terpilih kita akan ok semua. tidak perduli dari partai nasionalis atau agamis.

dari sisi masyarakat pun harus diberikan edukasi yang benar ttg bagaimana harus memilih partai-partai yang punya komitmen terhadap kejujuran dan keprofesionalan.  para dosen/guru, praktisi, politisi dan pemerintah tentunya, harus mengambil peran untuk melakukan proses edukasi ini.

selamat bekerja kepada anggota dpr pusat dan daerah… semoga Allah selalu memberikan hidayahNya selama menjalankan amanah-amanah rakyat hingga selesai… aamiin…

Referensi:

http://politik.kompasiana.com/2014/04/29/menebak-isi-parlemen-kita-650200.html

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/15/16541981/ICW.48.Calon.Anggota.Legislatif.Terpilih.Terlibat.Korupsi

Artikel ini telah dibaca 4524 kali. Terima kasih.

Leave a Reply